Mencermati Jadwal UN SMA 2012

Jadwal UN SMA 2012

Ujian Nasional (UN) SMA tahun 2012 tengah berlangsung. Menyimak jadwal pelaksanaan tahun ini tampak terdapat perbedaan dibanding tahun sebelumnya. Senin 16/4/2012 dilaksanakan UN untuk mapel Bahasa Indonesia. Selasa 17/4/2012 dilaksanakan UN untuk mapel Bahasa Inggris pada sesi pertama dan mapel Fisika/Ekonomi pada sesi kedua. Selanjutnya untuk hari ketiga Matematika, dan hari keempat Kimia/Sosiologi pada sesi pertama dan Biologi/Geografi pada sesi kedua. Pada tahun-tahun sebelumnya UN mapel Bahasa Indonesia biasanya dilaksanakan satu hari dengan mapel lain. Perubahan ini sudah barang tentu menimbulkan tanda tanya bagi para pelaku pendidikan di lapis bawah.

Statistik Hasil UN

Masing-masing mapel UN memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pada umumnya mapel Bahasa Indonesia dianggap mapel dengan tingkat kesulitan yang tidak begitu tinggi. Hal ini dikarenakan Bahasa indonesia telah menjadi bahasa pengantar resmi di sekolah dan telah menjadi bahasa pergaulan di masyarakat. Disamping asumsi di atas, secara statistik nilai hasil UN mapel Bahasa Indonesia lebih tinggi dari mapel lain secara signifikan. Sebagai contoh nilai rata-rata hasil UN SMA N 1 Cipari masing-masing mapel pada tahun 2011 menunjukkan sebagai berikut : Untuk siswa kelompok IPS Bahasa Indonesia 7,85; Bahasa Inggris 6,39; Matematika 6,06; ekonomi 7,77; Sosiologi 7,32; Geografi 6,47. Untuk siswa IPA Bahasa Indonasia 8,11; Bahasa Ingris 6,2; Matematika 4,87; Fisika 6,13; Kimia 6,43; Biologi 6,68.

Korelasi Hasil UN dan Jadwal UN

Menilik data tersebut di atas, maka tidak semestinya mapel Bahasa Indonesia dilaksanakan terpisah, sementara mapel Bahasa Inggris disandingkan dengan mapel Fisika, dan mapel Kimia disandingkan dengan mapel Biologi. Kebijakan penyusunan jadwal UN merupakan kebijakan yang bersifat nasional. Ada baiknya pembuat kebijakan mempertimbangkan dengan seksama dalam penyusunan jadwal UN. Ingat menyusun jadwal UN tidak seperti menyusun jadwal ronda siskamling. Prestasi UN anak bangsa memiliki korelasi signifikan dengan jadwal pelaksanaan UN. (by. Darto)

Kekurangan Rudal Negara Berkembang.

Sengketa Iran dan Amerika Serikat kian meningkat. Iran memamerkan kekuatan rudalnya yang memiliki jangkauan yang memadai. Menyimak pengalaman Irak dan Libia menghadapi Amerika serikat, negara berkembang pemilik teknologi rudal perlu mawas diri.

Kemampuan sebuah rudal tidak hanya terletak pada hulu ledak dan jangkauannya. Sebuah rudal harus punya kemampuan menghindari radar musuh, tidak mudah dikecoh, dan memiliki kecepatan melebihi rudal anti rudal.

Untuk menghindari radar musuh, sebuah rudal harus memiliki kemampuan terbang rendah dan terbuat dari dari bahan yang tidak mudah memantulkan gelombang yang dikonstruksi untuk untuk menghamburkan gelombang radio. oleh karena itu pemilik rudal harus menguasai teknologi bahan dan teknologi permukaan yang memadai sebagai penyempurna rudal yang dimilikinya.

Sebuah rudal yang mudah dikecoh oleh radar musuh tidak ada gunanya, sebab rudal tersebut akan selalu tidak tepat sasaran. Hal ini sangat berbahaya, sebab rudal tersebut bisa jadi justru akan menghancurkan sasaran sipil. Oleh karena itu sebuah rudal harus dilengkapi piranti digital kecepatan tinggi untuk menganalisis gelombang-gelombang pengganggu.

Pengalaman terhadap rudal Irak menunjukkan bahwa rudal-rudal Irak dengan mudahnya dirontokkan oleh rudal anti-rudal milik Amerika Serikat. Maka tidak ada gunanya jika dalam peperangan sebuah rudal yang ditembakkan berhasil dihancurkan musuh di udara. Sebagai solusinya rudal yang ditembakkan harus memiliki kecepatan tinggi tidak terkejar oleh rudal musuh. (oleh : Darto, S.Pd)

Kelulusan Tahun 2011

Mengukur Kualitas Sekolah

Kualitas sebuah sekolah dapat diukur dari berbagai hal. Banyaknya pendaftar pada sekolah, banyaknya prestasi kejuaraan yang diraih, Tingginya kedisiplinan sekolah, baiknya kebersihan dan keindahan sekolah, dan salah satunya adalah prosentase kelulusan.

Mengukur kualitas  sebuah sekolah berdasarkan prosentase kelulusan sebenarnya kurang tepat. Pengukuran kualitas sebuah sekolah haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan disertai dengan pembobotan nilai yang tepat. Oleh karena itu pengukuran sekolah yang akurat dapat dilihat berdasarkan hasil akreditasi sekolah oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP). Pada tahun 2010 SMA N 1 Cipari menempuh akreditasi yang dilaksanakan oleh BNSP. Akreditasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa SMA N 1 Cipari termasuk sekolah berkategori A (Baik)

Kelulusan Tahun 2011

Sebagaimana telah kami kemukakan di atas, bahwa mengukur kualitas sekolah berdasarkan prosentase kelulusan tidaklah tepat. Akan tetapi bagaimanapun juga prosentase kelulusan dapat digunakan sebagai salah satu indicator kualitas sebuah sekolah, walaupun memiliki indeks atau bobot yang kecil.

Pada tahun 2011 SMA N 1 Cipari meliliki siswa kelas XII berjumlah 161 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas 55 siswa program studi IPA dan 106 siswa program studi IPS. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan pada tanggal 15 Mei 2011 ke-161 siswa kelas XII tersebut dinyatakan lulus. (by. Darto, S.Pd)

Analogi untuk Ahmadiyah.

Pro-kontra Penyerangan Ahmadiyah.

Akhir-akhir ini muncul fenomena penyerangan terhadap komunitas yang mengaku penganut aliran Ahmadiyah. Penganut Ahmadiyah mengaku menjadi bagian dari Umat Islam. Orang-orang di luar Islam menganggap fenomena ini sebagai indikasi lemahnya toleransi Umat Islam terhadap kebebasan beribadah dan kebebasan memahami/menginterpretasikan Ajaran Islam.

Bagi orang Islam yang memahami ajaran Islam dari sumber aslinya dan didukung penjelasan dari ulama yang memiliki kompetensi standar  (komunitas Ahlusshunnah wal jama’ah) menganggap penyerangan tersebut memang layak dilakukan. Penyerangan tersebut layak dilakukan sebab Komunitas Ahmadiyah dianggap telah mengubah pokok-pokok (al Ushul) ajaran Islam.

Fenomena Ahmadiyah berbeda dengan fenomena Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL tidak melakukan perubahan pokok-pokok ajaran Islam, tetapi cenderung melakukan penafsiran ajaran Islam yang dapat membahayakan pokok-pokok ajaran Islam. Dengan demikian status bahaya JIL berada di bawah status bahaya Ahmadiyah.

Islam Agama Baku.

Islam merupakan agama baku. Teori ajaran Islam telah terbakukan dalam Al Qur’an (kalam Allah yang dibendel khusus untuk kitab suci agama Islam) dan Al Hadits (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammas SAW yang terkait dengan teori dan aplikasi ajaran Islam). Aplikasi praktis ajaran Islam terbakukan dalam empat hal, yakni Al Qur’an, Al Hadits, shirah (catatan perjalanan hidup Nabi SAW dan para sahabatnya) dan ijma’ (kesepakatan) ulama ahlushsunnah wal jama’ah.

Dinamika umat Islam tidak akan terbelenggu oleh sifat baku (masive dan rigid) ajaran Islam. Hal ini dapat terlihat berdasarkan lima klasifikasi hukum (fikih) Islam. Klasifikasi tersebut adalah wajib, Sunnat, mubah, makruh dan haram.

Wajib adalah segala hal yang harus dikerjakan umat Islam. Sunnat adalah segala hal yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam. Mubah adalah segala hal yang bebas dikerjakan olah umat Islam. Makruh adalah segala hal yang sebaiknya tidak dilakukan umat Islam. Haram adalah segala hal yang harus ditinggalkan umat Islam.

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka umat Islam terikat hanya pada dua klasifikasi hukum yaitu wajib dan haram dan memiliki kebebasan dalam tiga klasifikasi hukum yang lain (sunat, mubah dan makruh)

Analogi fenomena penyerangan.

Suku-suku di Indonesia memiliki hukum dan tradisi adat. Jika ada anggota suku yang melakukan penyimpangan dan pelecahan terhadap hukum adat, maka sudah selayaknya  jika anggota suku tersebut dimusuhi atau diasingkan. Bangsa Indonesia memiliki Undang-undang Dasar, jika ada warga negara yang yang menyimpang dan melecehkan Undang-undang dasar tersebut, maka sudah selayaknya warga negara tersebut dihukum atau diasingkan. Islam memiliki ajaran baku, jika ada yang menyimpangkan atau melecehkan ajaran baku tersebut, sudah selayak jika orang tersebut dimusuhi atau diasingkan.

Fenomena penyerangan Ahmadiyah pada dasarnya merupakan persoalan internal umat Islam, karena dua kelompok yang bertikai sama-sama mengaku Islam. Tetapi karena kedua kelompok berada dalam teritorial Republik Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintah turun tangan. Namun demikian hukum di Indonesia mengalami kesulitan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, kecuali jika pihak pemerintah mau menengok kebelakang. Dengan maksud pemerintah mau melihat kembali agama-agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah bersama ulama Islam melakukan pembakuan Islam yang diakui secara internasional. Dari sinilah selanjutnya pemerintah dapat mengambil keputusan, apakah Ahmadiyah harus dilarang di Indomesia ataukah Ahmadiyah ditetapkan sebagai bukan bagian dari Islam sebagaimana terjadi di Pakistan. Mudah-mudahan tulisan kecil ini dapat membantu memberikan gagasan bagi penyelesaian masalah Ahmadiyah. (by. darto)

PLTN & EGOISME MASSA

Fenomena Penolakan PLTN

Awal rencana pembangunan PLTN di Jepara telah mendapatkan resistensi dan penolkan masyarakat Jepara. Penolakan tersebut memang bukan tanpa alasan. Bahaya radiasi nuklir merupakan alasan utama yang dikhawatirkan warga jepara. Warga tidak mungkin lupa terhadap bencana nuklir dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina. kesan warga tentang bahaya bencana nuklir kian menguat dengan terjadinya ledakan pada reaktor nuklir di Jepang akibat bencana tsunami.

Badan Tenaga AtomNasional (Batan) sebagai wadah para pakar nuklir Indonesia menyatakan bahwa resiko pembangunan reaktor nuklir tidaklah seserius apa yang dibayangkan warga Jepara. Apalagi PLTN yang akan dibangun di Jepara merupakan reaktor nuklir generasi terbaru. Penjelasan pakar nuklir Indonesia tersebut tampaknya tidak mampu mengubah image masyarakat akan bahaya nuklir. Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa Jepang adalah negara perintis teknologi modern,sedangkan Indonesia hanyalah sebuah negara yang bisanya mengekor perkembangan teknologi dari luar. Kalau Jepang saja dibuat  panik oleh bencana nuklir, lantas apa yang tejadi jika bencana itu terjadi di Indonesia?

Mau listriknya tak mau pembangkitnya?

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang padat, khususnya pulau Jawa. Kebutuhan tenaga listrik masyarakat terus meningkatluar biasa. Peningkatan tersebut akan makin cepat jika Indonesia memasuki era industri. Pada saat ini sebenarnya indonesia sudah mengalami kekurangan energi listrik. Terbukti jika ada gangguan pada salah satu pembangkit listrik, maka dengan terpaksan PLN melaksanakan pemadaman bergilir untuk menjaga ketersediaan listrik bagi masyarakat.

Jika sekarang saja telah mengalami  kekurangan energi listrik, lantas bagaimana tahun-tahun yang akan datang? Perlu kita sadari bahwa masyarakat indonesia selain jumlah penduduknya bertambah, taraf hidup masyarakatpun makin meningkat. Peningkatan taraf hidup akan berarti pula peningkatan kebutuhan energi listrik.  Rumah yang sebelumnya tidak menggunakan kipas angin, menjadi menggunakan kipas angin. Rumah yang semula tidak memiliki lemari es, menjadi memiliki lemari es. dan seterusnya.

mau tidak mau  perlu kita sadari bahwa kebutuhan listrik makin bertambah tanpa bisa dihentikan. Saat lampu padam karena pemadaman bergilir, kita mengeluh, protes bahkan demo mengkritik kinerja PLN sebagai satu-satunya operator listrik di Indonesia. Saat PLN akan membangun pembangkit listrik baru dengan bahan bakar minyak yang mahal, lalu PLN hendak menaikkan harga listrik,maka protes dan demo marak dimana-mana. Saat PLN akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara, maka masyarakat menolak karena faktor debu dan limbah pembakaran. Saat pemerintah hendak membangun bendungan yang dapat menghasilkan listrik, masyarakat protes karena tak mau digusur dan tak rela tanahnya terendam air bendungan. Sungguh ironis. Mau listriknya nggak mau pembangkitnya!

Mengapa PLTN?

PLTN merupakan terobosan tercepat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. PLTN mampu menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar dengan hanya menghabiskan lahan dan biaya operasional yang relatif kecil. PLTN telah didesain sedemikian rupa dengan tingkat pengamanan yang tidak terbayangkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini penulis ketahui saat penulis mengunjungi reaktor nuklir Siwabesi di Serpong Jawa Barat.

Energi nuklir ibarat binatas buas yang siap menerkam. Para pakar nuklir secara bersama-sama telah membuat desain kandang yang terus menerus disempurnakan. Secara teoritik kandang itu tidak mungkin dapat dijebol oleh energi nuklir, seperti seekor singa di kebun binatang yang tidak mampu menjebol kandangnya. Namun setelah sekian puluh tahun dari sekian banyak kandang singa ada juga singa yang sempat meloloskan diri dari kandangnya. Demikian pula dengan energi nuklir.

Antara resiko dan kebutuhan.

Tidak ada orang yang ingin tinggal di bawah tebing yang sewaktu-waktu longsor. Tidak ada orang yang mau tinggal di tepi sungai yang sewaktu-waktu banjir. Tidak ada orang yang ingin tinggal di tepi pantai yang sewaktu-waktu tersapu tsunami. Tapi lantas mau tinggal di mana? itulah tanah yang saya miliki. di situlah tempat saya mencari nafkah. Di situlah saya dilahirkan dn berbagai alasan lain. PLTN memang mengandung resiko, tapi listrik adalah kabutuhan.  Jika tak ingin mati janganlah pernah hidup. Jika tak ingin bangkrut, janganlah pernah kaya. Jika tak ingin kebakaran, janganlah pernah menyalakan api.

PLTN adalah sebuah solusi, walaupun memang mengandung resiko. Jika kita tak mau membantu PLN mendirikan pembangkit tenaga listrik, sepantasnya kita segera memotong kabel listrik PLN yang ada dirumah kita. Lalu kita mengusahakan kebutuhan listrik kita secara mandiri. Jika kita ingin tetap menggunakan listrik PLN mari kita bantu PLN mendirikan pembangkit tenaga listrik. Mudah-mudahan kita bisa menata ego demi kepentingan bangsa , negara dan masyarakat.

KESUKSESAN SEMU UN 2011


Reformasi Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN) atau EBTANAS pada masa lampau telah menempuh perjalanan panjang dalam perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Dilihat sesaat tampak UN mengalami kemajuan yang signifikan. Jika mula-mula UN hanya menggunakan satu macam soal, maka pada tahun lalu (2010) menggunakan dua set soal , yaitu set soal A dan set Soal B. Penggunaan dua set soal ini memiliki tujuan untuk menekan angka kecurangan pelaksanaan UN.

Kecanggihan penanganan juga tampak dengan adanya pengawas independen dari perguruan tinggi. Ruang gerak kecurangan pelaksanaan UN makin diperkecil dengan pengeleman sampul lembar jawab yang dilakukan oleh pengawas ujian di ruang dan lembar jawab diserahkan ke Komda melalui kurir khusus. Barangkali pengamanan ekstra ketat tersebut masih dianggap kurang, maka selama pelaksanaan UN dihadirkan pula aparat kepolisian. Sungguh luar biasa!

Penanganan UN super ketat tersebut tampaknya dianggap masih kurang, sehingga dalam pelaksanaan UN tahun 2011 banyaknya set soal UN ditingkatkan menjadi 5 set soal. Dengan demikian ada set soal A, B, C, D, dan E. Hal ini tentu makin memusingkan para pelaku kecurangan UN. Penanganan UN super ketat tersebut pada akhirnya menimbulkan kegamangan dan keresahan masyarakat yang pada dasarnya kurang siap menerima resiko gagal dalam pelaksanaan UN.

Merasa peluang melakukan kecurangan UN sangat kecil, maka beberapa pihak merasa perlu melakukan reformasi UN dengan memunculkan opini bahwa UN tidaklah tepat jika digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Opini ini menguat luar biasa hingga masuk ke ranah hukum, hingga terbitnya keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait UN.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku arsitek pendidikan memutar otak demi tetap terselenggarakannya UN. Mengapa demikian? Sebab sekali UN ditiadakan, maka akan sulit untuk memunculkan kembali pada masa yang akan datang. Maka terjadilah tawar menawar menggelikan tentang UN. Orang awam di bidang pendidikan berbantah dengan para pakar pendidikan. Hasilnya cukup menggelikan, akal kalah oleh okol (Kekuatan fikir dan ilmu kalah oleh kekuatan fisik) demikian kata orang jawa. Para pakar pendidikan terpaksa mengaku kalah alias mengalah demi momong bangsa yang memang belum ngakal, maka kriteria kelulusan tahun 2011-pun harus dirombak total.

Kesuksesan Semu UN 2011.

Dalam pandangan penulis, perombakan kriteria kelulusan memberikan pengaruh signifikan mengecilkan peran UN dalam standarisasi mutu pendidikan. Kriterian kelulusan tahun 2011 ditentukan oleh rata-rata nilai raport (semester 3, 4, dan lima), nilai Ujian Sekolah (US), dan nilai Ujian Nasional (UN). Nilai Sekolah (NS) diperoleh berdasarkan 0,4 kali rata-rata raport ditambah 0,6 kali nilai ujian sekolah. Nilai Akhir (NA) diperoleh berdasar 0,4 NS ditambah 0,6 UN. Seorang siswa dapat lulus jika rata-rata NA lebih dari atau sama dengan 5,5 dan tidak ada NA di bawah 4,0.

Berdasarkan hitung-hitungan matematik yang dilakukan penulis, ternyata seorang peserta UN yang mendapatkan nilai UN 2,0 tetap bisa lulus. Hasil ini bagi penulis merupakan sesuatu yang menggelikan. Dalam teori statistik, sebuah soal tes berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif pilihan memberikan peluang pada peserta tes yang tidak pernah pelajar sekalipun akan mampu mendapatkan nilai 2,0.

Tentu selanjutnya akan timbul tanda tanya. Lho, kok bisa lulus? Tentu saja bisa! Nilai raport itu sifatnya relatif. Nilai raport menjadi bersifat semu karena tekanan akreditasi sekolah yang memasukkan nilai ketuntasan belajar minimum, angka jumlah siswa tuntas dan angka tinggal kelas. Bagi sekolah yang tidak ingin nilai akreditasinya turun akan menekan guru untuk melakukan pembelajaran remedial hingga seluruh siswa mencapai nilai tuntas.

Mengingat beban kerja guru sekarang cukup besar (minimal 24 jam mengajar per minggu), masih dibebani menyusun analisis kurikulum, analisis nilai ketuntasan minimum, menyusun silabus, menyusun kisi-kisi soal, menyusun soal, melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa dan tugas tambahan lain, maka tugas melaksanakan pembelajaran remedial menjadi sebuah tugas yang terasa amat membebani. Pembelajaran remedial pertama mungkin masih obyektif dan terstandar, tetapi pembelajaran remedial kedua dan ke tiga bisa jadi hanya sebuah formalitas belaka. Sudah barang tentu bias pada nilai raport tidak mengenai seluruh siswa,tetapi justru  mengenai siswa-siswa yang memang bermasalah dan barang kali memang tidak layak untuk lulus ujian nasional.

Lalu bagaimana dengan US ? Hasil US dikoreksi sendiri oleh sekolah. Korektor US mengalami tekanan psikis luar biasa untuk menjaga nama baik sekolah. Kelulusan merupakan pertaruhan luar biasa terhadap nama baik sekolah. Masyarakat hampir selalu menilai kualitas sebuah sekolah berdasarkan prosentase kelulusan. Dengan alasan ini, maka sangat jarang korektor US yang berani memberikan nilai apa adanya pada hasil US siswa. Dengan alasan ini pula, maka nilai US tidak dapat menjadi pegangan standarisasi hasil belajar bagi siswa yang bermasalah dalam menguasai materi pembelajaran. Dengan demikian satu-satunya harapan untuk mendapatkan nilai valid terhadap hasil belajar peserta didik adalah UN. Tapi apa boleh dikata, scientific force telah dikalahkan oleh social force, biarlah UN menyimpan taringnya untuk sementara.

Mengembalikan Netralias UN.

Landasan filosofi UN telah babak- belur, dan terkapar tak berdaya menghadapi keperkasaan kekuatan sosial. Jika UN ingin bangkit, maka ada satu pantangan yang harus ditaati. Jangan rugikan kekuatan sosial ! Bagaimana caranya  ? Jangan kaitkan UN dengan kelulusan sebagaimana pernah terjadi di masa lampau. Dengan demikian kejayaan UN akan tumbuh, bahkan nilai murni UN menjadi nilai kebanggaan seluruh peserta UN. (by. Darto, S.Pd.)

PRESTASI BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR

 

Mengukur prestasi belajar.

Prestasi belajar merupakan ukuran tingkat keberhasilan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Prestasi belajar seseorang dapat dilihat berdasarkan skor yang diperolehnya dalam menyelesaikan soal-soal ujian terkait dengan bahan yang sedang dipelajarinya. Menyimak hasil belajar siswa akhir-akhir ini banyak guru (terutama di sekolah non-favorit) dengan terpaksa menggelengkan kepala. Sebuah gelengan kepala yang menunjukkan rendahnya kebanyakan siswanya.

Peran Motivasi Belajar.

Banyak guru telah mencoba berbagai pendekatan pembelajaran, tetapi hasilnya tetap nihil. Setelah mempelajari teori motivasi, banyak guru mencoba membangun motivasi belajar siswa melalui cerita dan ilustrasi dari dalam kelas sebagai wilayah yang dikuasainya. Namun hasilnya nihil pula. Kadang guru ingin membangun motivasi dari luar kelas, tetapi biaya untuk mengunjungi obyek-obyek sumber motivasi menjadi kendala yang cukup berat untuk dipandang enteng.

Kondisi di atas kian berat tatkala para orang tua telah menggunakan prinsip ekonomi, “Mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”. Dari pada mengajari anak untuk mengetik komputer mahal biayanya, lebih baik membayar orang untuk mengetik komputer ! Pekerjaan cepat selesai, hasilnya bagus dan biayanya murah. Mengikuti kursus komputer butuh biaya ratusan ribu rupiah, tetapi menyuruh orang mengetik komputer tak lebih dari seratus ribu rupiah.  Sebuah pandangan pragmatis yang menciptakan lubang jebakan bagi generasi npenerus bangsa.

Motivasi merupakan cara yang indah dan menyenangkan untuk meningkatkan prestasi belajar. Namun guru memiliki keterbatasan untuk membangun motivasi belajar siswa. Oleh karena itu pihak-pihak yang memiliki sumber motivasi yakni dunia kerja/usaha selayaknya dapat mengambil peran proaktif untuk memecahkan masalah rendahnya motivasi belajar dikalangan siswa pada sekolah non-favorit.

Kegagalan  sebagai sarana mendidik.

Selain motivasi, sebenarnya masih ada senjata ampuh untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Senjata ampuh ini sangat dihindari oleh guru. Mengapa demikian? Sebab senjata ampuh ini memiliki dua mata yang sangat tajam. Senjata ini dapat melukai siswa dan dapat pula melukai guru. Senjata itu adalah menetapkan nilai passing-grade (KKM : kriteria ketuntasan belajar minimal) yang selayaknya berdasarkan bahan yang dipelajari, dan disempurnakan dengan proses penilaian apa adanya (tanpa rekayasa).

Pada tahap awal penerapan passing grade berorientasi bahan ajar (biasanya berorientasi pada intake/masukan, bahan ajar dan fasilitas) dan penerapan proses penilaian apa adanya (tanpa faktor konversi) akan menyebabkan sebagaian besar siswa mengalami gagal belajar. Tetapi kegagalan sesaat tersebut akan mampu menciptakan revolusi psikis dalam diri siswa yang mampu memunculkan doktrin dan motto baru “tidak belajar berarti gagal”.

Beranikah guru menggunakan senjata pamungkas berbahaya ini? Penulis yakin, hanya guru-guru idealis, nekat dan bernyali baja yang berani menggunakannyakannya. Mengapa tidak berani ? Jika ini dilakukan, maka banyak tudingan dan cercaan terarah pada guru. Katanya anda guru profresional? Bukankan anda sudah mendapatkan tunjangan profesi? Pantaskan anda menyandang gelar guru profesional dan mendapat tunjangan satu kali gaji pokok, sementara anda nggak bisa mengajar dengan baik? Cemoohan ini mungkin tidak hanya terlontar dari masyarakat. Para pejabatpun akan meluncurkan cemoohan yang sama.

Mencermati kebijakan pendidikan.

Para pengambil kebijakan pendidikan bisa jadi telah mengambil kebijakan yang salah dalam pendidikan nasional. Banyak target-target capaian prestasi semu yang ditetapkan.Pemerintah telah mematok standar kelulusan ujian nasional.Pematrokan ini telah menyebabkan perasaan panik dikalangan operator pendidikan. sehingga segala cara ditempuh untuk dapat melampaui standar yang telah ditentukan. Yang lebih meyulitkan, pemerintah menjadi kehilangan reliabilitas hasil ujian nasional. Akibatnya data-data yang masuk ke pemerintah hanyalah data-data bias. Data bias inipun lantas digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan baru. akhirnya kebijakan itu akan menghasilkan data bias baru yang makin jauh dari realitas.

Langkah pembenahan pendidikan.

Lantas dari mana dan bagaimana kita membangun dunia pendidikan? Penulis berpandangan ada empat langkah untuk membangun dunia pendidikan.

Langkah pertama. Ciptakan soal-soal evaluasi standar yang berorientasi pada bahan ajar.

Langkah ke dua. Hilangkan nilai batas kelulusan ujian nasional, sebab hal ini menimbulkan permasalahan soasial yang tidak kecil.

Langkah ke tiga. Lakukan standarisasi guru dan sarana pada sekolah-sekolah yang menunjukkan hasil ujian nasional buruk.

Langkah ke empat. Susun kebijakan berdasarkan data yang valid, bukan berdasarkan ambisi dan target politik

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.